Profil

    

          PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

                                                               KABUPATEN LAHAT

 

            

 I. Dasar Hukum

    Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat dibentuk berdasarkan :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Lahat
  3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Nomenkelator susunan Organisasi dan uraian tugas masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat

II. Organisasi

     Dinas PRKPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Dinas PRKPP adalah Dinas Type B terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

    a. Subbag Umum dan Kepegawaian

    b. Subbag Keuangan dan penyusunan Program

3. Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan

    a. Seksi Perencanaan dan Monev

    b. Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung

    c. Seksi Pertamanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

4. Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan

    a. Seksi Perencanaan dan Monev

    b. Seksi Air Minum dan Air Limbah

    c. Seksi Kawasan Permukiman

5. Bidang Pertanahan

    a. Seksi Penataan Tanah dan Pengelolaan data Spasial

    b. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah

    c. Seksi Penanganan Sengketa Tanah

III. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2. Sekretaris

Memberikan Pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas PRKPP.

3. Kabid Perumahan dan Penataan Bangunan

Melaksanakan Pendataan, Pelaksanaan, Penyediaan, Pembiayaan, Pelaksaan, Pemantauan dan Evaluasi dibidang Perumahan dan Penataan Bangunan.

4. Kabid Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan

Menyusun, Melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta memantau dan mengevaluasi dibidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.

5. Bidang Pertanahan

Menyusun, melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta memantau dan mengevaluasi dibidang pertanahan.